Pages

Thursday, July 30, 2009

Kaidah, Asas dan Teori Negara Hukum

Baiklah berikut penjabarannya satu persatu secara singkat.

Kaidah
Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Perihal kaidah Hukum menyatakan bahwa kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman bertingkah laku/berperikelakuan atau bersikap tindak dalam masyarakat, dalam hidup.
Kaidah sama saja dengan norma, kaidah berasal dari bahasa arab.
Norma mempunyai 2 isi:
- Perintah : keharusan untuk berbuat sesuatu
- Larangan : keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu

Asas
Menurut Paul Scholten, asas adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
Oleh karena itu, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret atau pasal-pasal, misalnya asas bahwa setiap orang dianggap tau hukum (asas fiksi hukum).

Teori Negara Hukum
Berikut dijabarkan teori negara hukum menurut Dicey dan F.J. Stahl
1. Dicey
- Supremacy of law (kedaulatan hukum)
- Equality before the law (persamaan kedudukan di mata hukum)
- Human Rights (HAM)
• the right to personal freedom
• the right to freedom of discussion
• the right to public meeting

2. F.J. Stahl
- Adanya jaminan atas hak-hak dasar manusia
- Adanya pembagian kekuasaan
- Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum
- Adanya peradilan administrasi

4 comments:

Anonymous said...

Kakak makasih ya, aku jadi punya bahan untuk buat makalah kuliahku. Semoga Tuhan membalas kebaikan Kakak. Kalo di agama Islam dikatakan amal yang tak kan putus adalah ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi makasih.
(dari Henry - Univ.Indonusa Esa Unggul, Jakarta Barat)

Putri vera Hutapea said...

Aminnn..
terimakasih kembali Henry.

Mudah-mudahan berguna.

Anonymous said...

kakak apa perihal keterkaitan negara hukum, sistem pemerintahan dan sistem hukum administrasi negara saat ini di Indonesia???

Putri vera Hutapea said...

Negara hukum (Rechsstaat) berarti bahwa negara menjalankan pemerintahan tidak menurut kekuasaan belaka (Machtsstaat), melainkan menurut hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).
Adapun keterkaitan negara hukum dengan sistem pemerintahan dan sistem hukum administrasi negara saat ini di Indonesia adalah bahwa sistem pemerintahan yang merupakan quasi presidensil dan sistem hukum administrasi negara (birokrasi) dijalankan menurut hukum yang berlaku, tidak menurut kekuasaan belaka.